Interpelasi Jangan Jadi Sentimen Politik Kekuasaan

Ichsan Maulana kader Muhammadiyah menilai pro kontra mengenai wacana anggota DPRD Karawang yang akan menggunakan hak interpelasi terkait transparansi anggaran Covid-19 di Kabupaten Karawang merupakan salah satu konsekuensi dalam sistem demokrasi.

Ia mengatakan, suatu hal yang biasa dan normatif jika lembaga legislatif menggunakan haknya untuk mencari kepastian efektifitas kebijakan eksekutif, dalam hal ini bupati selama kerangkanya untuk kemaslahatan rakyat. “Kalaupun kemudian ada yang memanfaatkan hak interpelasi sebagai alat politik, bisa dipastikan rakyat tidak akan terprovokasi dengan itu,” jelasnya.

Menurut Ichsan, masyarakat akan menilai sendiri terkait integritas pemerintah daerah dan bukan dari konstelasi politik yang terjadi, tetapi dari hasil nyata atas kinerja mereka sebagai pengemban amanah rakyat. IMM meminta kepada para anggota DPRD Karawang untuk objektif dan menghindari konflik politik kekuasaan dalam melaksanakan hak interpelasinya. “Begitupun dengan bupati dan jajarannya, kami mengimbau untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran bahwa kepentingan rakyat adalah prioritas,” katanya.

Sebagai salahsatu bagian dari organ kepemudaan Islam, Ichsan menambahkan bahwa amanah yang diemban pemerintah akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. “Maka selesaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.